Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah menginstruksikan agar jabatan Eselon II yang masih belum ada pejabat definitif segera diisi dengan melakukan seleksi terbuka (open bidding), termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriyansah, meminta agar para pejabat Eselon II yang terpilih sebagai pejabat definitif nantinya bisa tegak lurus dan maksimal membantu Heru menyelesaikan berbagai persoalan krusial dan dapat memberikan layanan optimal kepada masyarakat.

"Saya berharap mereka nantinya maksimal membantu Pak Pj. Terlebih, akan ada ASN dari luar daerah yang bisa mengikuti seleksi dan terpilih," ujarnya, pria yang akrab disapa Rian, Sabtu (10/6).

Menurutnya, Pimpinan Tinggi Pratama memiliki peran strategis untuk membantu Pj Gubernur dalam menggerakkan dan mengoordinasi jajarannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kalau ada pejabat definitif tentu diharapkan ada kontrol maksimal untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari sisi perencanaan kerja saya kira juga akan bisa lebih komprehensif," ungkapnya

Rian menjelaskan, pengisian pejabat definitif ini memang sangat diperlukan untuk menghindari rangkap jabatan yang membuat kinerja menjadi kurang maksimal.

"Saya sangat setuju dan mendukung keinginan Pak Heru agar jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih kosong segera diisi," terangnya.

Ia menambahkan, sebagai Pj Gubernur, Heru tidak didampingi oleh Wakil Gubernur. Sehingga, tentu sangat diperlukan pimpinan-pimpinan OPD yang quick respons , solutif dan cepat menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kerja yang diperlukan.

"Kalau di level OPD semua sudah berjalan dengan baik, tentu ini juga bisa meringankan tugas Pak Heru yang tidak didampingi Wakil Gubernur," tandasnya.